Thursday, February 4, 2021

contoh makalah ilmu pendidikan, kedudukan pendidikan agama dalam kedudukan nasional

 

MAKALAH

 

“KEDUDUKAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM KEDUDUKAN NASIONAL”

Untuk memenuhi tugas mata kuliah:

“ILMU PENDIDIKAN”

Dosen Pengampu:Muhammad,S.Pd.I.,M.Pd.

  

JURUSAN: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM


 

Disusun oleh:

KELOMPOK VI

1.      ANUAR SADAT H.

2.      SAMSUL MU’ARIF

 

YAYASAN PENDIDIKAN DAN AMAL SOSIAL AN-NADWAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL

TAHUN AKADEMIK 2019





KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang “Kedudukan Pendidikan Agama Dalam Kedudukan Nasional” dalam mata kuliah “Ilmu Pendidikan”.

Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini. Akhir kata kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca.

 

 

Kuala Tungkal,   Oktober 2019

                                                                     Penulis, Kelompok VI

 


DAFTAR ISI

 

 

Halaman Judul                                                                                                i

Kata pengantar                                                                                                ii

Daftar isi                                                                                                         iii

BAB I: PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang                                                                              1

B.     Rumusan masalah                                                                         1

C.     Tujuan                                                                                           1

D.    Manfaat                                                                                         1

BAB II: PEMBAHASAN

A.    Pengertian ilmu pendidikan                                                          2

B.     Kedudukan pendidikan agama dalam kedudukan nasional         3

C.     Relevensi kebijakan pendidikan agama                                        7

D.    Persoalan yang dihadapi di pendidikan agama                             8

BAB III: PENUTUP                                         

A.    Kesimpulan                                                                                   11

B.     Saran                                                                                             11

                        

Daftar pustaka         



BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar belakang

Didalam tradisi agama islam, mempelajari ilmu pendidikan  terkhususnya tentang pendidikan agama (islam) adalah suatu keharusan bagi setiap individualisme manusia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nabi Muhammad-lah yang memebawa agama (islam), yang  menjadikan-nya sebuah pondasi setiap ummat manusia.  Adapun hal yang akan kami bahas didalam makalah ini ialah berkaitan dengan judul makalah diatas.

 

B.     Rumusan masalah

1.      Apa yang dimaksud ilmu pendidikan agama?

2.      Bagaimana kedudukan-nya terhadap pandangan nasional?

3.      Apakah ada kebijakan pendidikan yang termasuk kedalam UU?

C.     Tujuan

1.      Untuk mendeskripsikan pendidikan agama?

2.      Untuk mendeskrpsikan kedudukan pendidikan terhadap pandangan nasional?

3.      Untuk mengetahui berapa banyak kebijakan pendidikan yang termasuk kedalam UU?

 

D.    Manfaat

Agar mahasiswa bisa mengetahui, dan mengenal tentang pendidikan agama, dan kegunaan-nya bagi kehidupan sehari-hari !

 



BAB II

PEMBAHASAN

A.      Pengertian Ilmu Pendidikan Agama

Ada berapa pendapat tentang pengertian ilmu pendidikan agama antara lain:

Pertama, menurut prof. H.M.Arifin,M.Ed. ilmu pendidikan agama adalah studi tentang sistem dan proses kependidikan yang berdasarkan agama islam untuk mencapai tujuan, baik studi secara teoritis maupun praktis.

Kedua, menurut Achmadi ilmu pendidikan agama adalah ilmu yang mengkaji tentang pendidikan dengan menafsirkan nilai-nilai ilahi dan mengkomonikasikan secara timbal balik dengan fenomena dalam situasi pendidikan.

Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang masing-masing bekerja sendiri dalam fungsinya. Karena itu sistem pendidikan adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan. Sedangkan sistem pendidikan khususnya dalam agama Islam, secara makro merupakan usaha  pengorganisasian proses kegiatan pendidikan yang berdasarkan ajaran islam.[1]

Sistem menurut Banathy adalah suatu organisme sintetik yang dirancang secara sengaja, terdiri atas komponen-komponen yang saling terkait dan saling berinteraksi yang dimanfaatkan agar berfungsi secara terintergrasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.[2] Disamping pengertian ilmu pendidikan, akan ada yang namanya tujuan di dalam UU RI NO. 2 tahum 1998 tentang sisitem pendidikan nasional yang didalamnya mengandung tujuan pendidikan yakni: Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu, manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yme dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, keperibadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan agama, agama islam terutama adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran islam.

Dengan melihat tujuan pendidikan diatas, baik tujuan pendidikan nasional maupun agama ada kesamaan yang ingin diwujudkan yaitu: dimensi transcendental (ukhrawi) dan dimensi duniawi (material).[3]

Pendidikan agama menurut Prof. Zakiah Drajat adalah pembentukan kepribadian seseorang atau perubaahan sikap menurut petunjuk agama.[4]

Dalam persepektif teknologi dan industri, pendidikan agama memepunyai kompetensi strategis dalam memanifestasikan pendidikan agama yang mengantarkan peserta didik sebagai sosok yang mampu menjadi pelaku yang baik yang berdasarkan ajaran agama, agama islam terutama.

B.       Kedudukan Pendidikan Agama Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Untuk meletakkan duduknya pendidikan agama dalam pendidikan nasioanal, perlu klasifikasi tiga hal:

1.      Pendidikan agama sebagai lembaga

a.       Lembaga pendidikan formal:

a)      Pendidikan dasar (pasal 17) menyebutkan:

Pendidikan dasar berbentuk SD dan MI, SMP, MTS atau bentuk pendidikan lain yang sederajat.

b)      Pendidikan menengah:

Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, atau pendidikan lainnya yang sederajat.

c)      Pendidikan tinggi

Pendidikan tinggi berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah tinggi, Institut dan Universitas.

b.      Lembaga pendidikan nonformal:

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, serta satuan pendidikan sejenis.

c.       Lambaga pendidikan informal:

Kegiatan pendidikan yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

d.      Pendidikan usia dini:

Pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak, paud, atau pendidikan lainnya yang sederajat.

e.       Pendidikan keagamaan:

Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah atau sekelompok dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a)    Pendidikan islam sebagai mata pelajaran:

Kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara kesatuan republik Indonesia.

b)   Nilai-nilai islamu dalam UU NO. 20 tahun 2003:

Inti dari hakikat nilai-nilai adalah nilai yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk.

2.      Posisi pendidikan agama dalam UU Sisdiknas 2003

Secara filosofis, pandangan hidup bangsa tidak bertentangan dengan ajaran islam, maka pendidikan agama, agama islam khususnya seharusnya mampu menjadi sub sistem pendidikan nasional. Terlebih sejak dikeluarkannya UUSPN Nomor 2 Tahun 1989 dan RUU Sindiknas, yang berwawasan masa depan dan diintordusirkannya kebijakan link and match dalam pendidikan, merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi sistem dan lembaga pendidikan agama, khususnya bagi serjana dan cendikiawan muslim untuk merumuskan rancangan sekaligus mempolopori bangunan pendidikan agama yang berwawasan masa depan.

Posisi pendidikan agama dalam UU Sisdiknas 2003 adalah:

1.    Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah:

Usaha sadar dan terencana utuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

2.    Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional adalah:

Pendidikan yang berdasarkan pancasila dan UUD RI 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasioanal dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Agama sebagai tujuan pendidikan (agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan) dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional.

3.    Pasal 4 ayat (1)

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

4.    Pasal 30 tentang pendidikan keagamaan

1)   Pendidikan keagamaan diselanggrakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama masing-masing, sesuai dengan undang-undang.

2)   Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama.

3)   Pendidikan keagamaan dapat diselenggaarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

5.    Pasal 36 ayat (3)

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka kesatuan republik indonesia dengan memeperhatikan pada peningkatan iman dan taqwa, peningkatan akhlak mulia, dan seterusnya.

6.    Pasal 37

1)   Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan seterusnya.

2)   Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa.

7.    Pasal 55 ayat (1)

Masyarakt berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan ke-khasan agama, lingkungan social, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Pasal-pasal tersebut merupakan penempatan posisi pendidikan agama dalam sebagai bagian dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Bahwa pendidikan agama merupakan bagian dari system pendidikan nasional. Dalam penjelasan UU sisdiknas No. 20 tahun 2003 menyebutkan pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menutut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama.

UU sisdiknas 2003 merupakan usaha pemerintah untuk memperbaiki pendidikan agama di Indonesia, walaupun ada sebagian pasalnya, pemerintah belum merealisasikan secara konsisten, contohnya pasal 49 ayat (1) tentang angggaran pendidkan. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Usaha pembaruan dan peningkatan pendidikan keagamaan sering bersifat sepotong-potong atau tidak komprehensif dan menyeluruh, serta bagian sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan keagamaan belum dikelola secara professional.[5]

C.      Relevensi Kebijakan Terhadap Eksestensi Pendidikan Agama

Relevensi dari kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama dapat dilihat dari dikeluarkannya tap MPRS No. 2 tahun 1960 ditegaskan bahwa selain itu dalam tap MPRS No. 27 tahun 1966 dinyatakan bahwa agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pencapain tujuan nasioanal. Berdasarkan ketentuan ini kementerian agama menyelenggarakan pendidikan madrasah tidak saja bersifat keagamaan dan umum, tetapi bsa juga bersifat kejuruan. Dengan keputusan presiden No. 34 tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan, isi keputusan ini pada dasarnya menyangkut tiga hal penting yaitu:

1)        Menteri pendidikan dan kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan.

2)        Menteri tenaga kerja bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri.

3)        Ketua lembaga administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus pegawai negeri.

Dengan memperhatikan aspirasi umat islam maka pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama tiga menteri mengenai peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Ketiga menteri itu adalah: Menteri Pendidkan, Menteri Dalam Negri, dan Menteri Agama. Tujuan lahirnya skb tiga menteri ini untuk mengatasai kekhawatiran umat islam akan dihapuskannya sistem pendidikan madrasah. Skb tiga menteri ini dikeluarkan pada sidang kabinet pada tanggal 26 November 1974.

 Dengan dkeluarkannya skb tiga menteri ini dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan yang lebih nyat terhadap eksestensi madrasah dan sekaligus merupakan langkah strategis untuk menuju tahapan integrasi madrasah kedalam sistem pendidikan keagamaan atau lembaga penyelenggaraan kewajiban belajar, tetapi sudah merupakan lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama sebagai mata pelajaran dasar.

D.      Beberapa Persoalan-persoalan Yang di Hadapi Pendidikan Agama di Indonesia

Sebagai sub-sistem pendidikan nasional. Untuk mengedintifikasikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pendidikan agama, ada baiknya kita memiliki problema pendidikan nasional. Pendidikan nasional sedikitnya menjalankan empat fungsi yaitu:

1)      Transmisi kultural, pengetahuan, sikap, nilai dan norma.

2)      Memilih mengajarkan peranan nasional.

3)      Menjamin integrasi social.

4)      Mengadakan inovasi-inovasi sosial.

Mengamati fungsi tersebut, tampak bahwa pendidikan agama, kendati-pun dalam konteks ke-indonesiaan merupakan sub-sistem, misi dan peranannya tidak jauh dengan pendidikan nasional tersebut. Untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan efesien, suatu sistem pendidikan harus sehat dan terus bergerak sesuai dengan gerak perubahan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya.

Beralih pada pendidikan agama di negri ini, tampak problem yang dihadapi jauh lebih kompleks daripada pendidikan umum. Yang  paling sederhana saja, perangkat manual yang dapat dipakai untuk menyelenggarakan madrasah diniah saja misalnya, apalagi untuk penataan pendidikan agama dalam lingkup nasional. Konsekuensi logis dari kenyataan ini antara  lain adalah, ketidakmampuan pendidikan agma untuk memnuhi logika persaingan denagn lembaga pendidikan lain. Kendatipun oleh umat islam sendiri kebanyakan lembaga pendidikan agama dianggap kurang memenuhi kebutuhn, apalagi memenuhi selera mereka. Kalau dicermati, pendidikan agama masih dalam posisi “kelas dua” dan belum dapat menjadi pendidikan alternatif, antara lain disebabkan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya:

1.    Hambatan internal:

a)      Karena belum tegas filsafat yang mendasarinya.

b)      Tidak adanya kurikulum yang baku sebagai garis batas terhadap sistm pendidikan lainnya.

c)      Belum adanya metodologi yang baku.

d)     Dan belum adanya alat ukur yang dapat diandalkan dalam menilai hasil pendidikan.

2.      Hambatan eksternal:

a)      Masih terlalu tergantung pada pola pendidikan yang digariskan pemerintah, yakni pendidikan untuk menopang pembangunan.

b)      Kekurangan dana dan fasilitas, sehingga pendidikan agama diorientasikan kepada selera konsumen, dan menyantuni kaum marginal.

c)      Masih labilnya pendidikan nasional.

d)     Perkembangan kebudayaan dan perubahan masyarakat yang cepat sehingga pendidikan agama semakin tidak berdaya berkompetensi dengan laju perubahan masyarakat.

e)      Apresiasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan agama yang belum menggembirakan.

f)       Adanya pelapisan social yang didasarkan pada ukuran serba meterialistik dan menyebabkan masyarakat berlomba menyerbu lembag pendidikan favorit, dengan tanpa mengindahkan aspek ideologis yang tersembunyi di baliknya.

g)      Adanya kecendrungan mismanajemen, misalnya persaingan yang tidak sehat antar pemimpin dan kepemimpinan yang tertutup.

 

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, dan bahkan hanya sekedar untuk mensurvei dalam kontasi yang wajar, ada beberapa hal yang mendesak untuk dilakukan diantaranya sebagai berikut:[6]

a)         Pendidikan agama hendaknya lebih akomodatif.

b)        Pendidikan agama harus menuju integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum.

c)         Pendidikan agama hendaknya memperhatikan muatan bahasa asing yang lebih intens, utamanya bahasa arab dan bahasa inggris.

d)        Pendidikan islam didesain dan di manage sedemikian rupa sehingga mampu menumbuhkan kemempuan untuk berswadaya dan mandiri dalam kehidupan.

e)         Lembaga-lembaga pendidikan agama harus mempertegas komitmennya untuk menetapkan dirinya sebagai lembaga yang berlabelkan agama.

f)         Para pakar pendidikan agama perlu segera meretas problema internal keilmuan dalam pendidikan keagamaan.[7] 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Pendidikan agama merupakan bagian integral bagi sistem pendidikan nasioanal, sebagai sistem pendidikan nasioanal, pendidikan agama mendapat legitimasi untuk eksis dan mendapatkan tempat untuk hidup dan berkembang di Indonesia untuk memnuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat islam sebagai warga mayoritas. Akomodasi terhadap sistem pendidikan agama, menjadikannya sebagai sistem dan lembaga pendidikan yang memiliki landasan yang kuat untuk dikembangkan dengan support dana dan atensi dari Negara.

Oleh karena itu, Negara berkewaijaban untuk mengembangkan sistem pendidikan agama sebagai salah satu pendidikan keagamaan dalam sistem nasional, pendidikan agama sebagai lembaga pendidikan keagamaan dilaksanakan dalam belajar melaui jalur formal, informal, dan nonformal.

B.     Saran

Dalam membuat Makalah ini mungkin masih terdapat kesalahan- kesalahan, sehingga kami mengaharapkan kritik dari pembaca agar makalah yang kami buat ini menjadi lebih baik dan lebih sempurna.

 


[1] http://universal-79.blogspot.com

[2] Arief Furchan, Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia, (Yogyakarta:Gama Media, 2004), hlm. 11.

[3] Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 28-29

[4] Zakiah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 28

[5] Hujair AH. Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Safiria Insania press), hlm. 9

[6] Ismail, A Kholiq dan Nurul Huda, paradigm pendidikan islam, (Semarang: Putaka Pelajar, 2001), hlm. 173-174

[7]Ibid, hlm. 175-176

 

No comments:

Post a Comment