MAKALAH ASPEK HUKUM DALAM DUNIA PERUSAHAAN

 

MAKALAH

ASPEK HUKUM DALAM DUNIA PERUSAHAAN

Dosen pengampu:siti halilah,SH

 


Disusun oleh:

ABD KHAIR

MERNA S

NURJANAH

 

Lokal: IV E Ekonomi syariah

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AN-NADWAH KUALA TUNGKAL

TAHUN AKEDEMIK 2017

Kata Pengantar

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Sehingga kami dapat menyusun makalah Mata Kuliah aspek hukum dalam ekonomi dengan materi pembelajaranaspek hukum dalam dunia perusahaan.Hukum memiliki banyak pengertian tergantung dari sudut pandang para ahli yang memberikan definisi hukum.Dengan ada peraturan hukum sehingga orang akan dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup manusia dengan cara yang tertib.Dalam masyarakat terdapat hubungan yang satu dengan yang lain yang kedudukannya sama-sama sebagai anggota masyarakat, antara orang dalam satu golongan, antara orang dalam satu keluarga, antara orang dengan orang lain yang seagama, dan bermacam-macam lagi perjanjian yang dilakukan dalam bidang perdagangan, sewa-menyewa dan seterusnya merupakan hubungan kemasyarakatan yang diatur oleh hukum.oleh karena itu dengan menyelesaikan makalah ini semoga dapat berguna bagi para pembaca. Dengan demikian semoga makalah ini dapat berguna bagi para mahasiswa dalam kelancaran proses belajarnya. 

 

 

 

 

                                                                    Kuala Tungkal, 30 maret 2017

 

 

 

                                                                                                  Penulis

 

 

 

 

 

Daftar Isi

 

Kata Pengantar                                                                                                     I

Daftar Isi                                                                                                              II

BAB I

PENDAHULUAN                                                                                                     1

A.    Latar Belakang                                                                                                1

B.     Rumusan Masalah                                                                                           1

C.      Tujuan Penulisan                                                                                             1

D.     Metode Penulisan                                                                                           1

BAB II

PEMBAHASAN                                                                                                        2

A.    Sumber Hukum Bisnis                                                                                    2

B.      Ruang Lingkup Hukum Bisnis                                                                       3

C.      Aspek Hukum Bisnis                                                                                      5

D.     Cara menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan hukum bisnis                   5

E.     Fungsi Hukum Bisnis                                                                                      6

F.      Urgensi Hukum bagi pelaku bisnis                                                                 6

 

BAB III

PENUTUP                                                                                                                  8

A.    Kesimpulan                                                                                                     8

B.     Saran                                                                                                               8

Daftar Pustaka           


 

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Dewasa ini aktivitas bisnis berkembang begitu pesatnya dan terus merambah ke berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan. Dalam melakukan bisnis tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut, Maka dari itu penting untuk kita mengetahui dari mana saja sumber hukum bisnis itu, apa saja ruang lingkup hukum itu beserta aspek nya dan bagaimana cara kita menjadi seorang yang menggeluti dunia bisnis sesuai dengan hukum bisnis dan apa saja fungsi dari hukum bisnis.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa saja sumber dari hukum bisnis ?

2.      Apa yang menjadi ruang lingkup hukum bisnis ?

3.      Apa saja aspek hukum bisnis ?

4.      Bagaiman cara menjadi seorang pembisnis yang sesuai dengan hukum bisnis ?

5.      Apa fungsi dan urgensi hukum bisnis ?

C.    Tujuan Penulisan

1.      Mengetahui dan memahami sumber dari hukum bisnis

2.      Mengetahui dan memahami ruang lingkup dari hukum bisnis

3.      Mengetahui dan memahami Aspek hukum bisnis

4.      Mengetahui dan dapat menerapkan cara menjadi seorang pembisnis yang sesuai dengan hukum bisnis

5.      Mengetetahui fungsi dan urgensi hukum bisnis.

D.    Metode Penulisan

Metode penulisan makalah ini adalah metode kepustakaan (library research)dan metode penelusuran internet (web search).

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Sumber Hukum Bisnis

Sumber hukum bisnis sesungguhnya sama dengan sumber hukum di Indonesia. Serupa dengan bidang hukum lainnya, sumber hukum bisnis dapat disebutkan sebagai berikut:

Secara umum sumber hukum bisnis (sumber hukum perundangan) tersebut adalah :

1)      Hukum Perdata  (KUHPerdata)

Hukum Perdata (KUHPerdata), misalnya hukum perjanjian (kontrak), hak-hak kebendaan, sebagai sumber terjadinya bisnis

2)      Hukum Dagang (KUHDagang)

Hukum Dagang (KUH Dagang), misalnya kewajiban pembukuan, perusahaan persekutuan (Firma, CV), asuransi, pengangkutan, surat berharga, pedagang perantara, keagenan/distributor, dll).

3)      Hukum Publik (pidana Ekonomi/KUHPidana)

Hukum Publik (Pidana Ekonomi/Bisnis), misalnya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi/bisnis : Penyeludupan, illegal logging, korupsi, dll

4)      Peraturan Perundang-undangan diluar KUHPerdata, KUHPidana, KUHDagang.

Peraturan perundang-undangan diluar KUHPerdata dan KUHDagang, misalnya kepailitan, perlindungan konsumen, anti monopoli/persaingan tidak sehat, penanaman modal (PMA/PMDN), pasar modal (go public), Perseroan Terbatas, likuidasi, akuisisi, merger, pembiayaan, hak kekayaan intelektual (cipta, merek, paten), penyelesaian sengketa bisnis atau arbitrase, perdagangan intenasional (WTO)[1]

Menurut Munir Fuady seorang pakar hukum bisnis menyebutkan bahwa sumber hukum bisnis adalah sebagai berikut :

  1. Peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan hukum yang berlaku, seperti: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya.
  2. Perjanjian atau kontrak, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam transaksi bisnis. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak berlaku sebagai Undang-Undang terhadap para pihak yang membuatnya.
  3. Traktat, yaitu ketentuan dalam hubungan dan hukum internasional, baik berupa kesepakatan antara para pemimpin negara di dunia, peraturan dalam hukum internasional, pedoman yang dibuat oleh lembaga-lembaga dunia, dan lain sebagainya yang diberlakukan di Indonesia.
  4. Yurisprudensi, yaitu keputusan hukum yang biasanya menjadi pedoman dalam merumuskan atau menjadi pertimbangan dalam  penyusunan peraturan atau keputusan hukum berikutnya.
  5. Kebiasaan-kebiasaan dalam bisnis, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku bisnis pada umumnya.
  6. Doktrin, yaitu pendapat pakar atau ahli hukum yang berkaitan dengan hukum bisnis. Doktrin biasa pula disebut dengan pendapat para sarjana hukum.

Dalam hukum bisnis Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi transaksi bisnis. Diantara peraturan perundang-undangan tersebut, beberapa diantaranya memiliki saling keterkaitan satu sama lain. Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan dalam hukum bisnis Indonesia antara lain:

  1. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah dubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
  10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
  11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  13. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

 

B.     Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Mengingat hukum bisnis Indonesia lahir untuk mengatur, mengawasi, melindungi kegiatan ekonomi, maka ruang lingkup hukum bisnis juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Hampir setiap sendi kegiatan bisnis di Indonesia sudah tersentuh oleh hukum bisnis. Keberadaan hukum bisnis saat ini, telah berhasil mengisi ruang kosong pada kegiatan bisnis.

1.      Kontrak Bisnis 

                    Kontrak Bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat didalamnya bermuatan bisnis.

Adapun bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Dengan demkian kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua lebih pihak yang mempunyai nilai komersial.Dalam pengertian yang demikian kontrak bisnis harus dibedakan dengan suatu kontrak kawin atau perjanjian kawin.Kontrak Bisnis dapat dibagi menjadi empat bagian apabila dilihat dari segi pembuktian.

Pertama adalah Kontrak Bisnis yang dibuat dibawah tangan dimana para pihak menandatangani sebuah Kontrak Bisnis diatas materai. Kedua adalah Kontrak Bisnis yang didaftarkan oleh notaris. Ketiga adalah Kontrak Bisnis yang dilegalisasikan didepan notaris. Keempat adalah Kontrak Bisnis yang dibuat dihadapannotaries dan dituangkan dalam bentuk akta notaries. Walaupun ada perbedaan dari segi pembuktian namun demikian hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan isi dari apa yang diperjanjikan oleh para pihak.

Sehubungan dengan Kontrak Bisnis yang dituangkan dalam bentuk akta notaris, ada beberapa Kontrak Bisnis yang oleh undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaries, misalnya perjanjian yang menyangkut pendirian perseroan terbatas atau perjanjian jual belitanah. Sedangkan ada Kontrak Bisnis yang karena kebiasaan dituangkan dalam bentuk akta notaris, misalnya Perjanjian Pinjam Meminjam, Perjanjian Penjaminan Emisi dan lain-lain. Ada pula Kontrak Bisnis yang dituangkan dalam bentuk akta notaries karena memang dikehendaki secara demikian oleh para pihak.

 

2.    Bentuk-Bentuk Badan Usaha

 

Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia :

A.      Koperasi

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

B.     BUMN ( Badan Usaha Milik Negara )

Badan Usaha Milik Negara (atau BUMN) ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam yaitu Perjan, Perum dan Persero.

a)      Perjan 

Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, Sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut. Contoh Perjan: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi PT.KAI.

b)     Perum 

Perum adalah perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti Perjan, perum di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik (go public) dan statusnya diubah menjadi persero.

c)       Persero 

Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT  (Persero). Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara.[2]

 

C.    Aspek Hukum Bisnis

Sumber hukum bisnis yang utama atau pokok  yaitu pasal  1338 ayat 1 KUHPerdata adalah

a)      Asas kontrak atau perjanjian itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama, dimana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati.

b)      Asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati.

                                              

D.    Cara menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan hukum bisnis

Adapun bagaiman cara pelaku bisnis menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan hukum bisnis yakni

1.      Mengetahui secara pasti dan memahami peraturan-peraturan yang mengatur bidang bisnis yang digeluti

2.      Memiliki itikad baik, tekad dan tanggung jawab yang membimbing anda untuk mencapai kesuksesan bisnis

3.      Melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada para karyawan tentang hukum yang mengatur hal yang terkait dengan bidang usahanya

4.      Meningkatkan sistem pengawasan sehingga dapat mencegah terjadi pelanggaran yang terkait dengan hukum bisnis

5.      Memiliki batuan hukum seperti, pengacara dan notaris guna membantu dalam meringankan hukuman apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hukum bisnis

6.      Menetepkan standart yang tinggi ketika memilih rekan kerja, pilihlah rekan kerja yang kinerja dan ketaatannya pada hukum bisnis sudah teruji. Hal ini dapat menjadi langkah pencegah anda terseret dalam tindak pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan oleh rekan bisnis[3].

 

E.     Fungsi Hukum Bisnis

Adapun fungsi dari hukum bisnis antara lain:

1.      Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis

2.      Untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktisi bisnis

3.      Agar terwujudnya watak dan perilaku aktivitas dibidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis.

Hemat saya, dengan mentaati hukum bisnis akan menghindarkan para pelaku bisnis dari berbagai persoalan sekaligus membuat kegiatan bisnis menjadi aman dan terlindungi. Jadi tidak ada alasan bagi para pelaku bisnis untuk melakukan pelanggaran.

 

F.     Urgensi Hukum bagi pelaku bisnis

Dewasa ini, aktivitas bisnis berkembang sangat pesat dan merambah ke berbagai bidang produk, baik berwujud barang maupun jasa. Bisnis sebagai salah satu pilar penopang perkembangan ekonomi dan pembangunan, sangat tidak dapat dilepaskan benang merahnya dengan dunia hukum.

Hukum hadir di masyarakat sebagai rambu-rambu tingkah laku masyakat, memberikan banyak faedah dan dampak bagi perkembangan ekonomi dan bisnis. Contohnya dalam bidang perlindungan konsumen. Pengaturan melalui UU No.8 tahun 1999 mengatur mengenai hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha, agar terjalin hubungan yang lancar, tertib, aman dan seimbang. Implementasi tujuan tersebut, misalnya dengan adanya kewajiban pengusaha dalam mencantumkan label halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang ia keluarkan.

 

Adapun beberapa poin yang menjadi alasan utama mengapa hukum sangat dibutuhkan bagi dunia usaha adalah sebagai berikut :

1.      Para pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis membutuhkan sebuah kepastian dan keadilan dalam posisinya sebagai pihak. Kepastian dan keadilan ini dapat ia rasakan jika hukum benar-benar ditegakkan.

2.      Jika pun dalam kontrak atau perjanjian bisnis tersebut ada salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dimungkinkan adanya upaya hukum.

3.      Sebelum para pihak duduk bersama dan membuat perjanjian, hukum telah membuat platform, tentang apa yang boleh dan tidak boleh diperjanjikan, serta mengenai apa yang benar dan salah di mata hukum. Sehingga perjanjian bisnis tidak dapat bertujuan negatif (bertikad buruk).

 

Berdasarkan pemaparan di atas, perlu diketahui bahwa hukum bagi bisnis tidak serta merta diaplikasikan tanpa pengkhususan apapun. Terdapat beberapa ruang lingkup dari hukum bisnis, antara lain pada kontrak bisnis, bentuk badan usaha (perusahaan), penanaman modal atau investasi, kepailitan dan likuidasi, perkreditan dan pembiayaan, jaminan hutan, surat berharga, ketenagakerjaan, hak kekayaan intelektual, larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perlindungan konsumen, keagenan dan distribusi, asuransi, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, bisnis internasional, hukum pengangkutan, alih teknologi, hukum perindustrian, pertambangan, perbankan, perumahan atau bangunan, perjanjian internasional dan tindak pidana pencucian uang.

 

Walaupun hukum bisnis diakui memiliki ruang lingkup dan memiliki rincian poin-poin pengkhususan, namun di Indonesia tidak semua bidang telah memiliki perangkat hukum sendiri.Perlu diketahui bidang-bidang tersebut baru beberapa dasawarsa hidup dalam masyarakat Indonesia, untuk itu hukum sedang memetamorfosiskan dirinya agar semakin mampu secara khusus menyentuh kehidupan masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Dengan adanya suatu hukum yang mengatur setiap aspek perusahaan maka dengan demikian dapat menjaga ketertiban dan perdamaian. Dengan ada peraturan hukum sehingga orang akan dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup manusia dengan cara yang tertib. Dengan itu, maka dapat tercapai kedamaian dalam hidup bermasyarakat.

B.       SARAN

Kelompok kami mengharapkan saran dan komentar yang bersifat membangun dari para pembaca, demi kelancaran dan kesempurnaan karya tulis ini di masa yang akan datang. Semoga karya tulis dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak, Wassallam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Abdul R Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan contoh kasus ). Jakarta, : Kencana Prenada Media Group.2005.

 

Purwosutjipto, Hukum Dagang Indonesia. Jakarta:  Djambatan , 2003.

 

Boye Lafalette De Monte. Japanese Business Dictionary. Jogjakarta: Penerbit Think , 2009.

 

 

 



[1] Abdul R Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan contoh kasus ). Jakarta, : Kencana Prenada Media Group.2005. hal. 45

[2] Purwosutjipto, Hukum Dagang Indonesia. Jakarta:  Djambatan , 2003

[3]  Boye Lafalette De Monte. Japanese Business Dictionary. Jogjakarta: Penerbit Think , 2009. Hal 98

 


No comments:

Post a Comment